Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

      Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang terdiri atas laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas, an nota perhitungan anggaran. Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2001 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah.Akuntansi Keuangan Daerah adalah Suatu proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi(keuangan) dari suatu daerah (propinsi,kabupaten, atau kota) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan dan menggunakan sistem pencatatan dasar akuntansi tertentu. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. 

A. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah

a) Akuntabilitas 

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. 

b) Manajerial 

Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang elektif atas seluruh aset, hutang, dan ekuitas dana. 

c) Transparasi 

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelengaraan pemerintah yang baik. 

Laporan keuangan pemerintah yang selanjutnya disebut sebagai laporan pertanggung jawaban merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan daerah. 

B. Dasar hukum 

1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia khususnya yang mengatur mengenai keuangan negara. 

2. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (UUPI). 

3. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. 

4. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. 

5. keputusan presiden (Keppres) tentang pelaksanaan APBN. 

6. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. 

C. Asumsi dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah 

1. Dasar Kas 

Pendapatan yang diakui pada saat dibukukan pada kas umum negara/ kas daerah dan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas umum negara/kas daerah. 

2. Azas Universalitas 

Semua pengeluaran harus tervantum dalam anggaran. 

3. Azas Bruto 

Tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 

4. Dana Umum 

Dana Umum adalah suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggung jawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran negara/ daerah, termasuk aset, hutang, dan ekuitas dana. 

D. Entitas Akuntansi Keungan Pemerintah Daerah. 

    Untuk memastikan prosedur penuntasan akuntabilitas (accountability discharge), perlu ditetapkan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan. Entitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas : 

1. Pemerintah Daerah secara keseluruhan 

2. DPRD, Pemerintah tingkat propinsi/kabupaten/kota, Dinas pemerintah tingkat propinsi/kabupaten/kota dan lembaga Teknis Daerah Propinsi/Kabupaten/Daerah. 

  Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi pemerintah daerah didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. Dalam struktur pemerintah daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi pemerintah daerah. Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik APBN maupun APBD merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting.

Sumber:

Buku Akuntansi Sektor Publik oleh Mardiasmo